Keberhasilan pengembangan agroforestri dan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan (KSB) sangat bergantung pada dukungan berbagai lembaga, baik pemerintah, usaha, pendidikan, maupun masyarakat. Dukungan tersebut dapat berupa kebijakan, pendanaan, kolaborasi, tenaga, informasi, sarana prasarana, hingga layanan perizinan.
Studi di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) menunjukkan bahwa meskipun telah terbentuk kelompok kerja (pokja) KSB melalui Surat Keputusan (SK) resmi, tidak semua lembaga yang tergabung memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan agroforestri atau pengelolaan KSB. Sebagian hanya berperan sebagai pendukung. Hal ini menegaskan perlunya penguatan peran strategis lembaga yang relevan agar kolaborasi yang terjalin lebih efektif dalam mendorong agroforestri sawit dan tata kelola KSB yang berkelanjutan.