Studi yang melibatkan informan dari 37 lembaga, termasuk pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, lembaga pendidikan, penelitian, usaha, dan kelompok masyarakat, telah menemukan bahwa 12 lembaga telah mengakomodasi isu gender dan generasi muda dalam pengembangan agroforestri. Upaya tersebut umumnya hadir dalam bentuk kebijakan maupun program terkait agroforestri dan pengelolaan kawasan bernilai konservasi (KSB).
Namun, belum ada lembaga yang secara khusus mengintegrasikan isu gender dan generasi muda dalam kebijakan atau program yang berfokus pada agroforestri kelapa sawit. Kondisi ini menunjukkan adanya celah kebijakan sekaligus peluang strategis. Melalui koordinasi dan kolaborasi antarlembaga, pengembangan kebijakan atau program agroforestri kelapa sawit yang lebih inklusif dan berkeadilan dapat didorong untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan lanskap.